Page 438 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 438
Dia menjelaskan, gugatan KSPI tersebut karena rata-rata kenaikan UMP yang ditetapkan para
gubernur hanya 1,09 persen di tahun depan. Kenaikan upah ini mengacu pada perhitungan
formula di Peraturan Presiden (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP itu
merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Iqbal menuturkan, aturan tersebut semestinya tidak berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK)
mengeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan harus
diperbaiki dalam waktu dua tahun.
"Pengertian inkonstitusional bersyarat menurut para ahli hukum tata negara yang KSPI sudah
berkomunikasi, menyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya, UU Cipta kerja tidak berlaku
sampai dipenuhinya syarat-syarat yang disampaikan oleh MK," ujar Said Iqbal.
Selain itu, lanjutnya, MK meminta pemerintah menangguhkan kebijakan yang bersifat strategis
dan berdampak luas selama UU Cipta Kerja direvisi. Dengan demikian, kebijakan upah dalam PP
Nomor 36 Tahun 2021 tak bisa menjadi acuan.
Said mengatakan, buruh akan kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar pemerintah
mencabut PP Nomor 36 Tahun 2021 dan mencabut UU Cipta Kerja. Aksi itu akan dilakukan pada
6-10 Desember 2021. "Para buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks
Istana Kepresidenan, kantor MK, dan Balai Kota DKI Jakarta pada 7 Desember 2021," ungkap
Said Iqbal. Dia mengungkapkan, aksi ini akan melibatkan 50.000-100.000 buruh di Jabodetabek
yang berasal dari 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional.
Selanjutnya, buruh akan melakukan aksi unjuk rasa serempak di provinsi masing-masing pada 9
Desember 2021 mendatang. Said bilang, aksi ini akan diikuti hingga jutaan buruh. Selain itu,
Said bersama 2 juta buruh berencana melakukan aksi mogok nasional. Namun, belum ada
keputusan kapan aksi itu akan dilakukan.
"Karena atas permintaan kawan-kawan daerah aksi ini akan difokuskan ke daerah, terutama
bupati, walikota, gubernur harus mengubah SK tentang kenaikan UMP dan UMK. Untuk kapan
tepatnya aksi mogok nasional akan kami umumkan lebih lanjut," tutur Said Iqbal.
Editor : Jeanny Aipassa.
437
