Page 436 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 436
Pihaknya telah menyampaikan surat keputusan (SK) gubernur tersebut kepada perusahaan di
Pamekasan yang jumlahnya mencapai ratusan perusahaan agar menjadi pedoman dalam
memberikan honor kepada karyawannya.
"Harapan saya, perusahaan bisa menjadikan SK Gubernur UMK tahun 2022 sebagai pedoman
pengupahan mereka," harapnya.
Mantan Kabag Prokopim Pemkab Pamekasan tersebut menyebutkan tidak bisa memberikan
sanksi terhadap perusahaan yang melanggar SK pengupahan itu.
Sebab, hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Pemkab hanya memberikan informasi kepada perusahaan, nanti perusahaan itu diminta untuk
memberikan laporan ke kita sampai sejauh mana mereka menggaji pekerjanya," jelasnya.
Supri berjanji akan senantiasa memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada perusahaan
tentang pentingnya mematuhi keputusan tersebut.
Karena nominal UMK itu merupakan hak pekerja yang harus diperhatikan pemberi kerja.
435
