Page 441 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 441
Judul Soal UMP, HIPMI: Perlu Adanya Komunikasi yang Baik Antara
Pengusaha dan Stakeholder Buruh
Nama Media industry.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.industry.co.id/read/98534/soal-ump-hipmi-perlu-adanya-
komunikasi-yang-baik-antara-pengusaha-dan-stakeholder-buruh
Jurnalis Hariyanto
Tanggal 2021-12-03 17:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Mardani H. Maming (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI) Untuk
merencanakan besaran UMP memang perlu adanya komunikasi yang intensif dan baik antara
pengusaha, pemerintah, dan juga stakeholder buruh. Sebaiknya memang tidak diluar batas
kemampuan pengusaha
negative - Mardani H. Maming (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI) HIPMI
menyambut baik penetapan UMP tahun 2022, kami pengusaha memandang buruh kerja sebagai
mitra kami sehingga kami harus memiliki kebijaksanaan dalam memberikan kesejahteraan dan
kepastian untuk para buruh. Karena buruh itu merupakan aset perusahaan juga
neutral - Mardani H. Maming (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI) Jika memang
kondisi ini dirasa berat, harus dilihat juga dari sisi pengusaha yang mengalami kesulitan
menjalankan usaha, oleh karena itu perlu ada balancing. Kita mesti bisa survive untuk kondisi
sekarang
negative - Mardani H. Maming (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI) Tentu kami
tahu negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand memasang tarif UMP yang rendah
untuk menarik investor masuk, namun perlu melihat kondisi pengusaha dalam negeri juga
sehingga tidak membuat chaos berbagai pihak. Buruh tidak diuntungkan dan pengusaha pun
merugi. Kita sama-sama cari win-win solution
Ringkasan
Pemerintah daerah telah resmi menetapkan UMP di daerah masing-masing. Penetapan ini
diwarnai dengan sejumlah protes yang datang dari berbagai stakeholder buruh di daerah.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap protes yang disampaikan stakeholder
buruh dapat ditanggapi secara seimbang oleh pemerintah daerah.
440

