Page 95 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 95
"Dulu memang agak tersendat karena harga rumah dengan fasilitas yang ditawarkan dalam
aturan tidak relevan, sehingga 2019, 2020 drop sekali realisasinya," katanya kepada
CNNIndonesia.com Sabtu (4/12).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan selain perbedaan soal nominal, pihaknya
juga memasukkan beberapa ketentuan baru. Salah satunya soal perubahan skema fasilitas KPR.
"Untuk KPR ada penambahan skema baru berupa novasi. Dengan skema ini, peserta bisa ajukan
pengalihan dari KPR umum jadi KPR MLT," katanya saat memberikan sambutan dalam Akad
Massal Kredit Rumah Pekerja, Selasa (30/11) lalu.
Beda lain, penyesuaian suku bunga deposito sebagai dasar perhitungan suku bunga funding dan
lending. Mengutip aturan lama, untuk funding, suku bunganya tidak diatur.
Sementara itu kalau mengutip aturan baru, suku bunga penempatan deposito untuk mendukung
penyaluran PUMP, KPR, dan PRP paling tinggi 2 persen di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia
Repo Rate 7 (tujuh) hari (BI 7 Day Reverse Repo Rate).
Sementara itu untuk suku bunga lending, dalam aturan lama suku bunga KPR, PUMP, dan PRP
diatur paling tinggi 3 persen di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia Repo Rate 7 (tujuh) hari
(BI 7 Day Reverse Repo Rate).
Dalam aturan baru, suku bunga yang dikenakan kepada peserta untuk PUMP, KPR, dan PRP
paling tinggi 5 persen di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia Repo Rate 7 (tujuh) hari (BI 7
Day Reverse Repo Rate).
Ida mengatakan perubahan pengaturan itu dilakukan demi memancing minat bank dalam
menyalurkan fasilitas PUMP, KPR dan PRP. Selama ini, minat bank menyalurkan fasilitas itu masih
kurang karena selisih margin yang didapat bank dari penyaluran itu cukup rendah.
"Penyaluran MLT JHT yang tak optimal, selama ini juga disebabkan kurang minatnya bank karena
selisih margin bank yang rendah. Akibatnya, mereka lebih tertarik menyalurkan FLPP," katanya.
FLPP yang disebut Ida adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Itu merupakan fasilitas
pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan
Kementerian PUPR dengan tingkat suku bunga maksimal 5 persen sepanjang jangka waktu
cicilan.
Dian berharap perubahan aturan menteri ketenagakerjaan tersebut ke depan bisa memberikan
angin segar kepada buruh untuk menggapai mimpi mereka dalam memiliki rumah.
Pihaknya menargetkan dengan kebijakan itu, dalam waktu lima tahun ke depan realisasi program
MLT JHT yang selama 4 tahun belakangan ini masih di bawah 3.000 unit bisa melejit jadi 25 ribu
dengan jumlah dana tersalur Rp5 triliun.
"Tapi prinsipnya, semakin banyak semakin besar dana JHT itu bisa dimanfaatkan langsung
peserta, semakin banyak makin bagus," katanya.
94
