Page 98 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 98
Judul MLT JHT, Harapan Baru Buruh untuk Bisa Miliki Rumah
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Manfaat Program JHT dan JKP
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211204130915-92-
729844/mlt-jht-harapan-baru-buruh-untuk-bisa-miliki-rumah
Jurnalis Minggu, 05 Dec 2021 12:45 WIB
Tanggal 2021-12-05 12:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Dian Agung Senoaji (Pps Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BPJamsostek)
Dulu memang agak tersendat karena harga rumah dengan fasilitas yang ditawarkan dalam
aturan tidak relevan, sehingga 2019, 2020 drop sekali realisasinya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk KPR ada penambahan skema baru
berupa novasi. Dengan skema ini, peserta bisa ajukan pengalihan dari KPR umum jadi KPR MLT
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penyaluran MLT JHT yang tak optimal, selama
ini juga disebabkan kurang minatnya bank karena selisih margin bank yang rendah. Akibatnya,
mereka lebih tertarik menyalurkan FLPP
neutral - Dian Agung Senoaji (Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BPJamsostek) Tapi
prinsipnya, semakin banyak semakin besar dana JHT itu bisa dimanfaatkan langsung peserta,
semakin banyak makin bagus
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan miliki rumah sendiri harapannya
produktivitas pekerja meningkat. Karena dengan itu, mereka tidak perlu berfikir lagi soal kemana
harus tinggal
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Karena MLT JHT ini bisa
dimanfaatkan pekerja dengan status apapun, PKWT atau PKWTT, tapi memang ia harus ikut JHT
selama setahun
positive - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Ini tambahan betul, sangat membantu dan
alternatif ke buruh untuk dapat punya rumah, karena tanpa kemudahan dan kalau bicara soal
kemampuan beli, buruh pasti sulit beli rumah secara tunai
negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Kelolaan Rp450 triliun itu cukup besar, aturan
membolehkan dan tidak perlu dipakai semua
97
