Page 96 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 96
Direktur Pengembangan Investasi BPJamsostek Edwin Ridwan mengatakan agar penyaluran
program MLT JHT bisa maksimal pihaknya siap menyiagakan 325 kantor cabang BPJamsostek di
seluruh Indonesia.
Sementara itu Ida berharap kehadiran revisi soal MLT JHT ini bisa meningkatkan produktivitas
para buruh dalam bekerja.
"Dengan miliki rumah sendiri harapannya produktivitas pekerja meningkat. Karena dengan itu,
mereka tidak perlu berfikir lagi soal kemana harus tinggal," katanya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan peningkatan produktivitas pekerja melalui
program tersebut tak hanya diharapkan terjadi pada buruh dengan status Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT) tapi juga yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
"Karena MLT JHT ini bisa dimanfaatkan pekerja dengan status apapun, PKWT atau PKWTT, tapi
memang ia harus ikut JHT selama setahun," katanya dalam Konferensi Pers Soal Sosialiasi
Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 pada awal November lalu.
Sambutan Positif Pekerja dan Pengusaha Revisi aturan itu disambut positif kalangan pekerja dan
pengusaha. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan
fasilitas itu memberikan angin segar bagi buruh yang masih belum memiliki rumah.
Data yang dimilikinya, untuk anggota ASPEK yang kini jumlahnya mencapai sekitar 100 ribuan
pekerja saja, sekitar 80 persennya belum punya rumah. Karenanya, kebijakan dan skema MLT
JHT itu ia harapkan bisa memberi buruh beberapa alternatif pembiayaan untuk memiliki rumah.
"Ini tambahan betul, sangat membantu dan alternatif ke buruh untuk dapat punya rumah, karena
tanpa kemudahan dan kalau bicara soal kemampuan beli, buruh pasti sulit beli rumah secara
tunai," katanya.
Sambutan positif juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B
Sukamdani. Ia mengatakan penggunaan dana JHT untuk pembiayaan perumahan pekerja
sebenarnya sudah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Besaran pemanfaatan dana untuk kebutuhan perumahan buruh yang dibolehkan oleh beleid
tersebut mencapai 30 persen. Ia mengatakan itu harus dimanfaatkan untuk membantu buruh
dalam memenuhi kebutuhan papan mereka.
Apalagi, berdasarkan data yang dimilikinya, kelolaan dana JHT BPJS Ketenagakerjaan sekarang
ini sudah tembus Rp450 triliun.
"Kelolaan Rp450 triliun itu cukup besar, aturan membolehkan dan tidak perlu dipakai semua,"
katanya.
Ia berharap keberadaan fasilitas ini nantinya bisa membuat buruh semakin produktif.
"Pekerja bagi kami aset. Kalau dia punya rumah, kebutuhan dasarnya kan bisa terpenuhi, sudah
pasti dia kerjanya tenang dan produktif," katanya.
95
