Page 99 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

positive - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Pekerja bagi kami aset. Kalau dia punya rumah,
kebutuhan dasarnya kan bisa terpenuhi, sudah pasti dia kerjanya tenang dan produktif

negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Mereka yang belum punya kepastian, tolong
pemerintah carikan solusi

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Pasalnya, mereka harus tetap mencicilnya

Ringkasan

Buruh mendapatkan harapan baru dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah atau
papan mereka. Harapan diberikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui penerbitan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian,
Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.

MLT JHT, HARAPAN BARU BURUH UNTUK BISA MILIKI RUMAH

Buruh mendapatkan harapan baru dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah atau
papan mereka.

Harapan diberikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui penerbitan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian,
Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.

Dalam beleid yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 29 September lalu itu,
harapan baru diberikan lewat 3 Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Program Jaminan Hari Tua
(MLT).

Pertama, fasilitas Pembiayaan Uang Muka Perumahan (PUMP). Fasilitas kedua, KPR.

Sementara ketiga, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP). Fasilitas diberikan melalui Himpunan
Bank Negara (Himbara), bank daerah yang telah menjalin kerja sama dengan BPJamsostek dan
Asosiasi Bank Daerah (Asbanda).

Fasilitas itu diberikan dengan suku bunga paling tinggi 5 persen di atas tingkat suku bunga Bank
Indonesia Repo Rate 7 (tujuh) hari (BI 7 DayReverse Repo Rate).

Nah, untuk bisa mendapatkan fasilitas itu, beleid itu mengatur beberapa syarat yang harus
dipenuhi pekerja. Syarat itu antara lain, sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
selama minimal 1 tahun, tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran.

Syarat lain, pekerja belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan
bermaterai cukup, aktif membayar iuran kepesertaan dan telah mendapat persetujuan dari
BPJamsostek terkait persyaratan kepesertaan.

98