Page 100 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 100
Selain itu, pekerja juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur
dan OJK. Untuk mendapatkan fasilitas itu, pekerja tinggal mengajukan permohonan ke bank
penyalur program.
Selanjutnya bank akan melakukan verifikasi data pekerja. Jika peserta lolos verifikasi, bank
penyalur akan mengirimkan surat dan fotokopi peserta ke kantor cabang BPJamsostek.
Setelah itu, BPJamsostek akan memverifikasi kepesertaan pekerja. Dan kalau lolos, BPJS
Ketenagakerjaan akan mengirimkan formulir persetujuan ke bank penyalur untuk kemudian
dilakukan akad kreditnya.
Pps Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BPJamsostek Dian Agung Senoaji mengatakan
layanan tambahan tersebut diberikan supaya Program Jaminan Hari Tua bisa yang selama ini
hanya bisa dinikmati pekerja saat memasuki usia tua, bisa dirasakan saat pekerja masih
produktif.
Dan sebenarnya, kalau diteliti lebih jauh, manfaat itu sudah diatur dan diberikan pemerintah
sejak terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Program Jaminan Hari Tua.
Namun, ia mengatakan ada beberapa perubahan ketentuan yang diatur pemerintah dalam beleid
baru itu.
Pertama, soal fasilitas PUMP dan KPR. Dalam aturan lama, fasilitas ini diberikan berdasarkan
analisa dan ketentuan yang berlaku di bank penyalur. Tidak ada pengaturan mengenai nominal
pasti fasilitas PUMP.
Sementara itu dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021, besaran bantuan diatur secara jelas,
yakni maksimal Rp150 juta.
Kedua, soal besaran fasilitas KPR. Dalam aturan lama, fasilitas diberikan berdasarkan harga
rumah maksimal sebesar Rp500 juta. Sementara itu dalam beleid baru, fasilitas diberikan
berdasarkan besaran KPR maksimal Rp500 juta.
Ketiga, soal besaran PRP. Ia mengatakan dalam beleid lama, fasilitas PRP diberikan maksimal
Rp50 juta. Sementara itu dalam aturan baru, nominal fasilitas PRP dinaikkan jadi maksimal Rp200
juta.
Ia menambahkan perubahan itu dilakukan demi menyiasati rendahnya serapan program
MLTJHT. Data Kementerian Ketenagakerjaan, realisasi penyaluran MLT JHT memang belum
begitu memuaskan. Pada 2017 misalnya, realisasi penyaluran rumah pekerja atau buruh melalui
program MLT JHT ini hanya sebanyak 658 unit.
Selanjutnya, untuk 2018 sebanyak 1.385 dan 2019 sebanyak 398 unit. Bahkan pada 2020
kemarin, tidak ada buruh yang memanfaatkan fasilitas itu sama sekali.
Ia menduga tingkat penyaluran yang rendah itu terjadi akibat besarnya selisih fasilitas bantuan
yang diatur di dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2016 dengan harga rumah di lapangan. Akibat
masalah itu, pekerja kurang meminati program tersebut.
99
