Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 137
Menurut hasil survei yang dilakukan SMRC, ada sekitar 74 persen warga yang masih nihil
informasi soal RUU Cipta Kerja. Sebaliknya, baru 26 persen masyarakat yang mengetahui
adanya rancangan kebijakan tersebut.
SURVEI SMRC: 74 PERSEN MASYARAKAT BELUM TAHU RUU CIPTA KERJA
Jakarta - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan, saat ini masih banyak
publik yang belum mengetahui tentang keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja .
Menurut hasil survei yang dilakukan SMRC, ada sekitar 74 persen warga yang masih nihil
informasi soal RUU Cipta Kerja. Sebaliknya, baru 26 persen masyarakat yang mengetahui
adanya rancangan kebijakan tersebut.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyampaikan, temuan tersebut didapat setelah pihaknya
melakukan survei kepada 2.215 responden yang dipilih secara acak pada 8-11 Juli 2020.
"Ini tentang awareness publik terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, apakah publik tahu atau
pernah dengar RUU Cipta Kerja . Dalam survei terakhir, ada 26 persen warga yang mengetahui
RUU Cipta Kerja. Jadi mayoritas 74 persen masih tidak tahu," paparnya dalam sesi
teleconference, Selasa (14/7/2020).
Deni mengakui bahwa jumlah 26 persen tersebut masih terhitung sedikit. Namun, secara
presentase angka tersebut telah naik dibanding survei yang dilakukan SMRC pada Maret 2020
lalu, di mana hanya 14 persen responden yang tahu apa itu RUU Cipta Kerja .
Sementara dari 26 persen responden tersebut, ia melanjutkan, mayoritas sepakat dan
memberikan dukungan agar RUU Cipta Kerja bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang
resmi.
"Kita peroleh dari yang tahu (26 persen), ada 52 persen warga yang mendukung pengesahan
tersebut, dan 37 persen tak mendukung, ini cukup banyak yang tak mendukung. Sementara 11
persen tak menjawab, tak memberi penilaian," jelasnya.
Selain itu, Deni melanjutkan, hasil penelitian tersebut juga telah menimbulkan beragam
pendapat masyarakat atas RUU Cipta Kerja. Banyak responden yang menilai kebijakan itu bisa
membuka lapangan kerja baru, memberikan perlindungan pada pekerja sektor informal, hingga
meningkatkan kepastian berusaha.
"Dari daftar item-item pendapat tentang RUU Cipta Kerja, pendapat yang banyak disetujui itu
RUU Cipta Kerja bahwa membuka lapangan kerja 56 persen. Kemudian meningkatkan
kemudahan. Ini yang paling dominan. Lainnya terbelah," ujar Deni.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mendorong keras
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menuntaskan pembahasan Omnibus
Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurutnya, pembahasan harus dikebut sehingga impelementasi hasil dari kebijakan ini bisa
segera dilaksanakan.
"Sebab pencipta lapangan kerja ini menjadi hal yang sangat penting apalagi di dalam RUU ini
kalau ada orang yang bilang nanti saja dibicarakannya gitu ini menurut saya tidak tepat," kata
dia di DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6).
136
