Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

INI ALASAN KELOMPOK BURUH MUNDUR DARI TIM TEKNIS PEMBAHASAN RUU
CIPTA KERJA

JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengungkap
sejumlah alasan kelompok buruh mundur dari tim teknis pembahasan omnibus law Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan.

"Pertama, tim tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan kesepakatan
apapun. Tetapi hanya mendengarkan masukan dari masing-masing unsur," ujar Said dalam
keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/7/2020).

Unsur yang dimaksud Said yakni pemerintah, serikat pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Alasan kedua, kata Said, unsur Apindo maupun Kadin mengembalikan konsep RUU usulan dari
unsur serikat pekerja. Pihaknya semakin kecewa lantaran Apindo dan Kadin tidak mau
menyerahkan usulan konsep secara tertulis. Menurut Said, Apindo dan Kadin telah bersikap
arogan karena telah mendapat dukungan dari unsur pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan.
"Barangkali mereka merasa di atas angin karena merasa didukung oleh unsur pemerintah," kata
Said.

Alasan ketiga, lanjut Said, ada kesan pembahasan akan dipaksakan selesai pada tanggal 18 Juli
2020. Dengan jumlah pertemuan yang hanya empat hingga lima kali, serikat buruh memiliki
dugaan ini hanya jebakan dan alat untuk mendapatkan legitimasi dari buruh.

"Karena tidak mungkin membahas pasal-pasal yang sedemikian berat hanya dalam 4-5 kali
pertemuan," tegas dia.

Alasan selanjutnya, masukan yang disampaikan hanya sekedar ditampung. Artinya, tidak ada
kesepakatan dan keputusan apapun dalam bentuk rekomendasi dalam menyelesaikan substansi
masalah RUU Cipta Kerja .

Padahal, kata Said, ada sejumlah substansi persoalan yang harus diselesaikan dalam RUU Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan, yakni Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), Upah Minimum
Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) hingga pemberlakuan upah per jam di bawah upah minimum.

"Berdasarkan empat alasan di atas, kami dari KSPI, KSPSI AGN, dan FSP Kahutindo keluar dan
mengundurkan diri dari tim teknis Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan,"
ucap Said.
Semula, tim teknis dibentuk untuk mencari jalan keluar atas buntunya pembahasan klaster
ketenagakerjaan. Termasuk menindaklanjuti kebijakan Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI yang
menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Dari unsur serikat buruh, mereka mewakilkan 15 anggotanya dalam tim teknis tersebut. Antara
lain dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), hingga Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan
Indonesia (FSP Kahutindo).

Dalam perjalanannya, kata Said, tim ini bertemu untuk kali pertama pada Rabu (8/7/2020).

183