Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

Pembukaan itu juga seiring Perpres 76/2020. Beleid tersebut menjadi dasar perbaikan aturan
program kartu prakerja yang pelatihannya sempat terpaksa dihentikan sementara selama
evaluasi.

Susiwijono melanjutkan, program pelatihan nanti dilakukan secara offline, tapi juga
memperhatikan dinamika pandemi Covid-19. Seperti diketahui, pada gelombang I hingga III,
seluruh pelatihan dilakukan secara online.

Dia juga menekankan adanya sanksi yang akan dijatuhkan. Itu juga tertuang dalam perpres
tersebut, yang mengamanatkan bahwa Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dapat melakukan
tuntutan ganti kerugian dan tuntutan pidana apabila penerima kartu prakerja melakukan
kecurangan. Dengan adanya aturan itu, diharapkan manfaat kartu prakerja bisa tepat sasaran.

"Jika penerima kartu prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas atau data pribadi,
manajemen pelaksana bisa mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," tegasnya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menambahkan,
pembukaan gelombang IV akan dilakukan seusai verifikasi pembayaran lembaga pelatihan
selama gelombang I sampai III.

Verifikasi itu juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Disampaikan, kami dalam minggu ketiga-minggu keempat siap melakukan pembukaan batch
IV kembali setelah mendapatkan hasil verifikasi," jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko
Perekonomia Elen Setiadi menyampaikan, esensi perubahan perpres merupakan bagian dari
evaluasi tata kelola pelaksanaan kartu prakerja. Sebab, program tersebut sempat dianggap tidak
jelas dan berpotensi merugikan negara oleh berbagai kalangan.

"Jadi, Perpres 76/2020 memberikan penegasan dan penjelasan," katanya.

Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa segala kebijakan, ketentuan, dan pelaksanaan yang
telah diambil komite kerja dan manajemen pelaksana dianggap sah. Sepanjang dilakukan
dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Elen mengatakan, penyempurnaan mekanisme, tata kerja, dan tata kelola kartu prakerja tidak
akan berhenti di sini. Tetap akan membutuhkan aturan teknis pelaksanaannya yang sedang
dibahas Kemenko Perekonomian. Berkaitan dengan mekanisme kurasi, penunjukan dengan
platform digital dan lembaga pelatihan, serta teknis mengevaluasi macam-macam pelatihan
yang diberikan.

Saksikan video menarik berikut ini: Editor : Ilham Safutra Reporter : dee/han/c11/ttg .

186