Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

JAKARTA, - Sejumlah konfederasi dan serikat buruh memutuskan mengundurkan diri dari tim
teknis yang membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam
unsur tripartit.

Keluarnya kalangan buruh dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan itu
disinyalir karena arogansi Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Industri
(Kadin).

"Unsur Apindo/Kadin dengan arogan mengembalikan konsep RUU usulan dari unsur serikat
pekerja dan tidak mau meyerahkan usulan konsep Apindo/Kadin secara tertulis," ujar Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com, Selasa (14/7/2020).

Sebanyak 15 konfederasi dan serikat buruh memutuskan keluar dari tim tersebut.

Meliputi, KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), hingga Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan
Indonesia (FSP Kahutindo).

Semula, tim teknis tersebut dibentuk bertujuan untuk mencari jalan keluar atas buntunya
pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Termasuk untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI yang menunda
pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Dalam perjalanannya, kata Said, tim ini bertemu untuk kali pertama pada Rabu (8/7/2020).

Dalam pertemuan tersebut, serikat pekerja yang tergabung di dalam Majelis Pakerja Buruh
Indonesia (MPBI) menyerahkan satu konsep bersama draf sandingan RUU Cipta Kerja kepada
pemerintah dan unsur Apindo maupun Kadin secara tertulis.

Menurut Said, isi dari draf itu berisi analisa dan pandangan serikat buruh mengenai dasar
penolakannya terhadap klaster ketenagakerjaan.

Kemudian juga mengusulkan agar Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dijadikan sebagai perlindungan kesejahteraan yang paling minimal bagi
pekerja maupun buruh.

Namun, lanjut Said, saat sidang pertama digelar, secara arogan konsep dan draf yang
sebelumnya diserahkan kalangan buruh dikembalikan oleh unsur Apino maupun Kadin.

Hal itu diperparah dengan tidak mampunya Apindo dan Kadin menunjukan konsep yang mereka
tawarkan atas pengembalian gagasan yang sebelumnya lebih dulu ditawarkan kalangan pekerja.

"Ini menunjukan Apindo/Kadin tidak memahami esensi pembahasan tripartit dan mengingkari
makna take and give yang pernah disampaikan oleh ketua umum mereka dalam rapat pertama.
Bahkan amanat Presiden Jokowi pun diabaikan," tegas dia.

Kemudian, dalam pertemuan kedua pada Jumat (10/7/2020), Kadin dan Apindo menegaskan
bahwa pertemuan di dalam tim teknis tersebut tidak perlu ada keputusan dan kesepakatan.

Alasannya, karena tim tersebut hanya sekadar untuk memberikan masukan.

Menurut Said, pihak Apindo dan Kadin menyatakan jika rapat tim teknis tersebut bukan
perundingan para pihak.
Padahal, hasil pembahasan tim tersebut berupa rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo.

248