Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 250
Di sisi lain, pernyataan Kadin dan Apindo juga diperburuk dengan sikap dari unsur pemerintah
yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan, yang menganggap tim teknis tersebut bukan
perundingan dan tidak perlu ada kesepakatan atau keputusan apapun.
Atas dasar itu, KSPI dan serikat buruh lainnya menolak sikap Apindo, Kadin, dan pemerintah
karena tidak sesuai semangat yang diamanatkan Jokowi.
Termasuk keinginan para buruh agar RUU Cipta Kerja pada klaster Ketenagakerjaan tidak
merugikan dan mengeksploitasi buruh.
"Sehingga tim teknis ini harus menghasilkan kesepakatan, baik pasal yang disetujui atau tidak,
dan harus ada keputusan tim dalam bentuk rekomendasi untuk diserahkan kepada Presiden,"
tegas dia.
"Biarlah Presiden yang kemudian memutuskan yang terbaik untuk bangsa dan rakyat yang
selanjutnya menjadi bahan dalam rapat di DPR RI," tambah Said.
Diketahui, DPR akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja pada Masa Persidangan IV
Tahun 2019-2020. RUU Cipta Kerja sebelumnya sempat mandek setelah Presiden Jokowi
memutuskan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan..
249
