Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 260
"Ada pasal tentang prinsip pengadaan barang yang transparan, terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel - tapi dalam proses pemilihan, pemerintah mengabaikan prinsip itu," kata Wana dalam
keterangan tertulis.
Atas kritik ini, Rudy Salahuddin menjelaskan, berdasarkan masukan LKPP dan pendapat hukum
Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara, pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak
termasuk dalam lingkup pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Anggaran APBN untuk Kartu Prakerja ditujukan langsung ke masyarakat. Platform digital hanya
berperan sebagai marketplace untuk memilih jenis pelatihan yang diinginkan peserta," kata
Rudy. "Tidak ada pasokan barang dan jasa ke pemerintah." Rudy menjamin, kemitraan dengan
platform digital tetap mengedepankan prinsip pengadaan barang dan jasa. "Misalnya kita
umumkan secara terbuka syarat apa saja untuk bisa menjadi mitra, dan ini sudah kita lakukan.
Mungkin saja ada penambahan atau pengurangan platform jika ada yang tidak memenuhi
kriteria," katanya.
Saat ini, pemerintah menggandeng delapan mitra, di antaranya Ruangguru, Tokopedia, Pijar
Mahir, Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Sekolahmu, serta Sistem Informasi Ketenaga
Kerjaan (Sisnaker) milik Kementerian Ketenagakerjaan..
259
