Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

Perubahan -perubahan tersebut terkait target penerima pra kerja, jenis pelatihan, jenis lembaga
pelatihan, bentuk insentif, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, pelaksanaan program Kartu
Prakerja saat masa COV1D-19, susunan organisasi Komite, ketentuan manajemen pelaksana,
pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan yang tidak perlu menggunakan cara
pengaturan barang/-jasa pemerintah alias tender serta gugatan ganti rugi yang dapat diajukan
Manajemen Pelaksana kepada penerima Kartu Prakerja.

"Namun demikian, saat ini sedang dilakukan pembahasan Peraturan Menteri Koordinator bidang
Perekonomian (Permehko) baru. KPK terlibat memberikan masukan terhadap draf Permenko
tersebut dan berharap teknis implementasi rekomendasi KPK akan tertuang dalam Permenko,"
ungkao Ipi.

KPK menemukan permasalahan terkait empat aspek dalam tata laksana program yang perlu
diperbaiki sebelum melanjutkan program, yaitu meliputi: proses pendaftaran, kemitraan dengan
platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

"Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja
disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres No 36 Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi
COVID-19, program ini kemudian diubah menjadi semi-bantuan sosial sehingga, dari sisi regulasi
perlu disesuaikan," ungkap Ipi.

KPK sudah memberikan tujuh rekomendasi kepada Kemenko Perekonomian pada 28 Mei 2020.
Tujuh rekomendasi tersebut adalah pertama, penerimaan peserta dilakukan dengan metode
pasif di-mana peserta yang disasar pada" whitelist" (yang terkena PHK), tidak perlu mendaftar
daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana untuk kemudian ikut program.

Kedua, penggunaan Nomor ' Induk Kependudukan (NIK) sebagai identifikasi peserta sudah
memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sBaaagaBBWEr

Ketiga, Komite agar meminta legal opinion ke Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara (Jamdatun) Kejaksaan A-gung RI tentang kerja sama dengan 8 "platform" digital ini
apakah termasuk dalam cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Keempat, "platform" digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia
Pelatihan, artinya 250 pelatihan yang terindikasi memiliki konflik kepentingan harus dihentikan
penyediaannya
Kelima, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk diberikan secara daring agar melibatkan
pihak pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk
teknis.

Keenam, materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring
internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan Lembaga pelatihan.

Ketujuh, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif,
misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan
mengikuti keseluruhan paket.

Selain tujuh rekomendasi di atas, KPK pun meminta ada penghentian sementara program Kartu
Prakerja gelombang ke-4 sambil dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan
untuk kelanjutan program.

"Serta ada pengembalian implementasi program ke kementerian yang relevan yaitu
Kementerian Tenaga Kerja mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana," tambah Ipi.

263