Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

Program Kartu Prakerja membuka kesempatan bagi angkatan kerja berusia 21 tahun ke atas,
untuk mendapatkan dana insentif Rp3,55 juta, dengan rincian Rp1 juta untuk dana pelatihan,
Rp150.000 dana survei dan Rp2,4 juta bantuan biaya hidup.

Pemerintah menargetkan, pendaftaran kali ini akan menjaring 500.000 peserta. Prioritas akan
diberikan kepada pekerja terdampak pandemi, yang datanya telah dihimpun Kementerian
Ketenagakerjaan.

Semula, program ini dirancang untuk membantu para pencari kerja. Mereka diberi biaya
pelatihan agar keterampilan dan kompetensinya meningkat, sesuai tuntutan industri. Setelah
itu, sambil mencari pekerjaan, mereka dapat mencairkan bantuan biaya hidup secara bertahap
@Rp600.000 per bulan, selama empat bulan.

Namun belakangan, program Kartu Prakerja sekaligus dimanfaatkan untuk membantu korban
PHK dan mereka yang sumber hidupnya terhenti gara-gara pandemi. "Fungsi" tambahan itu
dinilai mengubah arah program ini.

Selain itu, penunjukkan delapan platform online sebagai lapak penyedia pelatihan juga
mendapat reaksi keras. Sebagian pelatihan yang ditawarkan dianggap tidak menambah
keterampilan korban PHK/pencari kerja, hanya dipakai sebagai siasat untuk mencairkan bantuan
biaya hidup.

Akibat pro kontra ini, program disetop, akhir Mei lalu. Untuk memperbaiki landasan hukum
program ini, pemerintah mengaku minta masukan dan evaluasi dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hasilnya, tanggal 7 Juli lalu, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden 76/ 2020 yang merevisi
Perpres sebelumnya. Aturan baru ini menegaskan, selain membantu pencari kerja, program ini
juga merupakan salah satu instrumen bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi
korona.

"Ada pergeseran yang harus disesuaikan aturannya," kata Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Susiwijono dalam konferensi pers, Senin (13/7/2020).

Sejak dibuka 11 April lalu, program ini sudah menjaring 11,3 juta pendaftar, tapi hanya 680.000
orang (atau hanya enam persen) yang lolos menjadi peserta. Dari jumlah peserta tersebut, 58
persen merupakan korban PHK, 35 persen pencari kerja, enam persen peserta yang masih
bekerja dan satu persen pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi.

Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan mengaku telah mengantongi tiga juta nama korban PHK
dan pelaku UMKM terdampak pandemi, yang potensial menjadi calon peserta. Dari jumlah itu,
1,7 juta di antaranya sudah disertai data-data lengkap seperti nama dan tempat tinggal.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahuddin membuka kemungkinan pelatihan
Kartu Prakerja bisa dilakukan secara tatap muka, terutama di daerah yang sudah tidak
terdampak korona, atau kasusnya sudah menurun.

Pelatihan tatap muka kemungkinan dimulai Agustus, jika disetujui Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19. Rudy memastikan, pelatihan tatap muka akan menerapkan protokol
kesehatan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai revisi Perpres 76/2020 tetap melanggengkan
penyimpangan program Kartu Prakerja. Menurut Wana Alamsyah, peneliti ICW, pemerintah
mengabaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam memilih delapan platform digital.

258