Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 257
Perpres yang Baru tentang Kartu Pra Kerja Belum lama ini, Presiden Joko Widodo ( Jokowi )
menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.
Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun
2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra Kerja.
Satu dari sejumlah poin yang diatur dalam Perpres itu, yakni peserta Kartu Pra Kerja yang tidak
memenuhi ketentuan, wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan atau insentif kepada
negara.
Peserta Kartu Pra Kerja yang tidak mengembalikan insentif dalam jangka waktu 60 hari akan
dikenai sanksi.
Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja akan melakukan gugatan ganti rugi kepada peserta
tersebut.
Adapun peserta yang wajib mengembalikan insentif Kartu Pra Kerja adalah sebagai berikut ini.
3. Bukan pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
4. Bukan pelaku usaha mikro kecil yang terdampak Covid-19.
5. Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
6. Berusia kurang dari 18 tahun.
7. Sedang mengikuti pendidikan formal.
8. Pejabat negara, pimpinan, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
9. Aparatur Sipil negara (ASN).
10. Prajutit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota kepolisian negara.
11. Kepala desa dan perangkat desa.
12. Direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BMUD).
Tak hanya mengatur soal pengembalian insentif, perpres yang ditandatangani Jokowi pada
Selasa (7/7/2020) juga membahas pemalsuan identitas.
Bagi peserta Kartu Pra Kerja yang kedapatan memalsukan identitas atau data pribadi,
Manajemen Pelaksana berhak melakukan tuntutan pidana.
"Dalam hal penerima Kartu Pra Kerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau
data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan
dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan," jelas
Pasal 31D Perpres Nomor 76 Tahun 2020.
Selain itu, lembaga pelatihan Kartu Pra Kerja juga harus memenuhi persyaratan berikut ini: 1.
Lembaga pelatihan yang diselenggarakan swasta, BUMN, BUMD, atau pemerintah.
2. Memiliki kerjasama dengan platform digital 3. Memiliki pelatihan yang berbasis kompetensi
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar
kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus.
4. Mendapatkan persetujuan Manajemen Pelaksana.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Catat, Gelombang IV Kartu Prakerja Bakal
Dibuka Dua Pekan Lagi dan Tribunnews.com dengan judul Jokowi Revisi Perpres Kartu Pra
Kerja, Peserta yang Tak Sesuai Ketentuan Harus Kembalikan Insentif.
256
