Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

dan Kehutanan Indonesia (FSP Kahutindo) untuk keluar dari tim teknis Omnibus Law Cipta
Tenaga Kerja (Ciptaker) klaster ketenagakerjaan.

"Tim teknis bentukan Kemenaker ini ternyata hanya untuk formalitas dan basa-basi. Hanya
untuk memberi kesan bahwa seolah-olah pemerintah sudah melibatkan serikat pekerja dalam
pembahasan Omnibus Law Ciptaker," ujarnya Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat, Selasa
(14/7/2020).

Mirah mengungkapkan tim teknis itu tidak melakukan pembahasan pasal per pasal yang selama
ini menjadi keinginan dari serikat pekerja. Dia menilai pemerintah telah tersandera oleh
kepentingan pemodal atau investor.

"Gagal dalam memberikan jaminan perlindungan kesejahteraan kepada rakyat. Akan tetapi lebih
berpihak pada kepentingan pengusaha," kritiknya.

Serikat pekerja dalam tim teknis itu diwakili beberapa organisasi, seperti KSPI, KSPSI Andi Gani,
KSPSI Yorrys Raweyai, KSBSI, KSPN, Sarbumusi, FSPPN, dan FSP Kahutindo. Sedangkan, para
pengusaha diwakili oleh Apindo dan Kadin.

Mirah meminta Kemenaker untuk lebih terbuka dan adil pada pekerja. Kemenaker, menurutnya,
jangan cuma mengamini keinginan pengusaha yang diwakili Apindo dan Kadin. Dia
mengungkapkan dalam pertemuan pada 10 Juli lalu, Apindo dan Kadin menyatakan tim teknis
tidak perlu mengambil keputusan dan kesepakatan.

Aspek, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan FSP Kahutindo, kecewa dengan sikap Apindo dan Kadin yang
mengatakan pertemuan untuk hanya untuk memberikan masukan. Selain itu, perwakilan
pengusaha itu mengatakan tim teknis ini bukan perundingan para pihak.

Kedongkolan serikat pekerja semakin menjadi karena sikap Apindo dan Kadin, Menurut Mirah,
diamini oleh perwakilan pemerintah dalam rapat tersebut. "Pemerintah dan pengusaha cuma
ingin memaksakan kehendak agar RUU Cipta Kerja dapat segera disahkan. Padahal isinya sangat
merugikan kepentingan pekerja dan para pencari kerja," ungkapnya.

Serikat pekerja dalam pertemuan sebelumnya, 8 Juli 2020, sebenarnya telah mengajukan
konsep untuk draf Omnibus Law Ciptaker kepada Kemenaker dan Apindo dan Kadin. konsep itu
berisi analisa dan pandangan serikat pekerja mengenai dasar penolakan klaster
ketenagakerjaan.

Selain itu, mengusulkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 dijadikan sebagai
perlindungan kesejahteraan yang paling minimal bagi pekerja. Konsep itu tidak diterima oleh
Apindo dan Kadin.

Karena itu, Aspek dan sejumlah serikat pekerja lain mengancam akan menggelar demonstrasi
besar-besaran jika pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pengusaha memaksakan
mengesahkan Omnibus Law Ciptaker.

"Pekerja dan rakyat harus bersatu melakukan penolakan RUU Ciptaker yang isinya eksploitatif.
Di masa depan akan menyengsarakan nasib anak bangsa secara berkepanjangan," pungkasnya.

(muh).

266