Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

"Pengiriman PMI secara ilegal merupakan permasalahan sangat serius, karena berkaitan dengan
sindikat perdagangan orang (human trafficking)," ujar Christina, di gedung DPR, Jakarta, Selasa
(14/7/2020).

Penegasan itu disampaikan Christina saat rapat Panja Komisi I terhadap Pelindungan WNI dan
Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19 dengan Dirjen Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI).
Christina menyambut baik rencana BP2MI membentuk Satgas Sindikasi Perlindungan PMI Non
Prosedural pada Agustus 2020. Namun ia mengingatkan agar satgas ini betul-betul dibentuk
dan bekerja secara serius.

"Harus jelas siapa saja yang akan terlibat dan yang terpenting bagaimana strategi BP2MI
memerangi sindikat ini. Jangan sampai selesai membentuk Satgas tetapi kasus-kasus tetap
marak terjadi," tegasnya.

Wanita berparas ayu ini mengapresiasi rencana BP2MI membebaskan pekerja migran dari biaya
penempatan di luar negeri. Namun ia menegaskan bahwa rencana ini harus benar-benar
terlaksana dan sustainable.

Juga harus dijelaskan, darimana anggaran pembiayaannya, dan bagaimana memastikan
perusahaan penyalur di luar negeri tidak membebankan biaya penempatan kepada PMI?
"Pemotongan gaji oleh penyalur di luar negeri (overcharging) kerap terjadi dan menjadi
permasalahan tersendiri seperti banyak terjadi di Hong Kong," tukasnya.

Christina juga mendorong agar Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan
Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran segera diselesaikan.

Sejak Mei 2020, jelasnya, BP2MI telah melakukan rapat intensif dengan Menteri Kordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B . Panjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah,
Menteri Perhubungan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan guna membahas peraturan ini yang
merupakan amanat dari Pasal 64 UU Pelindungan PMI. RUU tersebut sudah pada tahap
sinkronisasi dan menunggu diundangkan.

Christina berharap, peraturan ini bisa segera selesai dan diberlakukan guna memberikan
kerangka pelindungan mumpuni bagi ABK Indonesia.

"Praktik-praktik eksploitasi tidak berperikemanusiaan dan diskriminasi terhadap ABK kita di luar
negeri harus segera diakhiri!" tuntas Christina Aryani , Anggota Komisi I DPR-RI, Wasekjen
DPP Partai Golkar ..

59