Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

Dalam pertemuan tersebut, serikat pekerja yang tergabung di dalam Majelis Pakerja Buruh
Indonesia (MPBI) menyerahkan satu konsep bersama draf sandingan RUU Cipta Kerja kepada
pemerintah dan unsur Apindo maupun Kadin secara tertulis.

Menurut Said, draf itu berisi analisis dan pandangan kalangan buruh mengenai dasar
penolakannya terhadap klaster ketenagakerjaan.

Kemudian, mereka mengusulkan agar Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dijadikan sebagai perlindungan kesejahteraan yang paling minimal bagi
pekerja maupun buruh.

Namun, lanjut Said, saat sidang pertama digelar, secara arogan konsep dan draf yang
sebelumnya diserahkan kalangan buruh dikembalikan oleh unsur Apindo maupun Kadin.

Hal itu diperparah dengan tidak mampunya Apindo dan Kadin menunjukkan konsep yang
mereka tawarkan atas pengembalian gagasan yang sebelumnya lebih dulu ditawarkan kalangan
pekerja.

"Ini menunjukkan Apindo/Kadin tidak memahami esensi pembahasan tripartit dan mengingkari
makna take and give yang pernah disampaikan oleh ketua umum mereka dalam rapat pertama.
Bahkan amanat Presiden Jokowi pun diabaikan," tegas dia.
Selanjutnya, dalam pertemuan kedua pada Jumat (10/7/2020), Kadin dan Apindo menegaskan
bahwa pertemuan di dalam tim teknis tersebut tidak perlu ada keputusan dan kesepakatan.

Alasannya, karena tim tersebut hanya sekadar untuk memberikan masukan.

Menurut Said, pihak Apindo dan Kadin menyatakan jika rapat tim teknis tersebut bukan
perundingan para pihak.
Padahal, hasil pembahasan tim tersebut berupa rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo.

Di sisi lain, pernyataan Kadin dan Apindo juga diperburuk dengan sikap dari unsur pemerintah
yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan, yang menganggap tim teknis tersebut bukan
perundingan dan tidak perlu ada kesepakatan atau keputusan apapun.

Atas dasar itu, KSPI dan serikat buruh lainnya menolak sikap Apindo, Kadin, dan pemerintah
karena tidak sesuai semangat yang diamanatkan Jokowi, termasuk keinginan para buruh agar
RUU Cipta Kerja pada klaster Ketenagakerjaan tidak merugikan dan mengeksploitasi buruh.

"Sehingga tim teknis ini harus menghasilkan kesepakatan, baik pasal yang disetujui atau tidak,
dan harus ada keputusan tim dalam bentuk rekomendasi untuk diserahkan kepada Presiden,"
tegas dia.

"Biarlah Presiden yang kemudian memutuskan yang terbaik untuk bangsa dan rakyat yang
selanjutnya menjadi bahan dalam rapat di DPR RI," tambah Said.

DPR akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja pada Masa Persidangan IV Tahun 2019-
2020. RUU Cipta Kerja sebelumnya sempat mandek setelah Presiden Jokowi memutuskan
menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan..

64