Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

Keluarnya kalangan buruh dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan itu
disinyalir karena arogansi Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Industri
(Kadin).

KSPI: ANCAMAN DEMONTRASI KAMI BUKAN GERTAK SAMBAL
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menegaskan,
rencana aksi demonstrasi buruh pada awal Agustus 2020 bukan sekadar gertakan kepada
pemerintah.

"Bagi KSPI, aksi selama ini yang kita lakukan (membuktikan) bukan aksi gertak sambal," kata
Said saat dihubungi, Selasa (14/7/2020).

Said menyampaikan, dua tuntutan yang diusung dalam aksi tersebut.

Pertama, menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja , khususnya klaster
ketenagakerjaan dan meminta pemerintah mengalihkan fokus terhadap penanganan Covid-19.

Kedua, menolak adanya PHK massal. Menurut Said, encana aksi tersebut juga sebagai reaksi
atas tim teknis bentukan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebab, kata dia, tim teknis tersebut tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada, terutama
berkaitan dengan aspirasi kalangan buruh.

"Itu artinya ruang partisipasi, dialog, tertutup, sehingga KSPI mengambil sikap kembali pada
aksi jalanan," kata dia.
Ia juga menyampaikan, keputusan aksi tersebut merupakan pilihan terakhir setelah strategi
konsep dan lobi gagal membuat RUU Cipta Kerja dihentikan.

"Aksi adalah pilihan strategi karena kita menerapkan konsep, lobi, dan aksi. Konsep sudah
dilakukan, lobi sudah dilakukan dan ternyata mental, tinggal satu pilihan, adalah aksi," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah konfederasi dan serikat buruh memutuskan mengundurkan
diri dari tim teknis yang membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
dalam unsur tripartit.

Keluarnya kalangan buruh dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan itu
disinyalir karena arogansi Apindo maupun Kadin.
"Unsur Apindo/Kadin dengan arogan mengembalikan konsep RUU usulan dari unsur serikat
pekerja dan tidak mau meyerahkan usulan konsep Apindo/Kadin secara tertulis," ujar Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com, Selasa (14/7/2020).

Semula, tim teknis dibentuk untuk mencari jalan keluar atas buntunya pembahasan klaster
ketenagakerjaan, termasuk menindaklanjuti kebijakan Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI yang
menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Dari unsur serikat buruh, mereka mewakilkan 15 anggotanya dalam tim teknis tersebut, antara
lain dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia (KSBSI), hingga Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan
Indonesia (FSP Kahutindo).
Dalam perjalanannya, kata Said, tim ini bertemu untuk kali pertama pada Rabu (8/7/2020).

63