Page 129 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 129
Merespon aksi tersebut, Anies juga telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah lewat
surat bernomor 533/-85.15 pada 22 November 2021. Surat itu berisikan formula penetapan UMP
DKI Jakarta 2022 yang dianggap tidak cocok dengan kondisi Jakarta, dan diminta untuk diubah.
"Nah, yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur
tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan," tanya
Sarman.
"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah
yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan
UMP," pinta dia.
Sarman pun menghormati itikad baik Anies Baswedan yang ingin memperjuangkan nasib warga
DKI Jakarta. Namun demikian, semua harus ada dasar hukum dan regulasinya.
Untuk itu, ia mendorong peran Kementerian Ketenagakerjaan agar mampu mengawal regulasi
yang ada serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Sebab, UMP merupakan
kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja.
"Kami memandang pemerintah itu satu. Untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini
kepada pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses
penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," tuturnya.
"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak
pengusaha yang menggugat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita masih
berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19," tandas Sarman.
128
