Page 124 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 124

Judul               Pengusaha: Revisi UMP DKI Jakarta Tak Produktif, Kita Tengah
                                    Pulihkan Ekonomi
                Nama Media          liputan6.com

                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.liputan6.com/bisnis/read/4791775/pengusaha-revisi-ump-
                                    dki-jakarta-tak-produktif-kita-tengah-pulihkan-ekonomi

                Jurnalis            Liputan6.com
                Tanggal             2021-12-19 19:30:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000

                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Ini segera diluruskan
              supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat
              revisi  UMP  ini  akan  semakin  tidak  produktif,  di  sisi  lain  kita  masih  berjuang  memulihkan
              perekonomian ditengan pandemi Covid-19
              neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Tentu kami dari pelaku
              usaha  meminta  klarifikasi  dari  Kementerian  Ketenagakerjaan  karena  merekalah  yang
              bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

              neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1
              persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021



              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi
              naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667. Dengan revisi ini maka UMP DKI 2022 mencapai Rp
              4.641.854. Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, revisi UMP
              yang  dilakukan  oleh  Anies  Baswedan  ini  seharusnya  tetap  berlandaskan  regulasi  yang  telah
              ditetapkan Kementerian Ketanagakerjaan. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP)
              No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020
              tentang Cipta Kerja.







                                                           123
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129