Page 123 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 123
Dia mempertanyakan apakah langkah Pemprov DKI Jakarta itu melanggar regulasi. Karena
dalam regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, UMP ditetapkan paling lambat pada 21 November.
"Sekarang sudah Desember, apa itu sesuai ketentuan dan kaidah?" Padahal, kata dia, dunia
usaha dipaksa taat kepada aturan, regulasi. Sementara pemerintah DKI Jakarta, kata dia,
melanggar peraturan.
"Apa boleh kami melanggar peraturan? Kalau Pergub itu dilaksanakan, kami boleh dong
melanggar regulasi, boleh dong kami melanggar aturan pemerintah, begitu. Kalau itu dipaksakan
karena melanggar, artinya saya pun boleh melanggar regulasi," kata dia.
HENDARTYO HANGGI BACA: UMP DKI Naik 5,1 Persen, Buruh: Bergembiralah Pengusaha.
122
