Page 125 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 125

PENGUSAHA: REVISI UMP DKI JAKARTA TAK PRODUKTIF, KITA TENGAH PULIHKAN
              EKONOMI
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi
              naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667. Dengan revisi ini maka UMP DKI 2022 mencapai Rp
              4.641.854.

              Ketua  Umum  DPD  HIPPI  DKI  Jakarta  Sarman  Simanjorang  mengatakan,  revisi  UMP  yang
              dilakukan oleh Anies Baswedan ini seharusnya tetap berlandaskan regulasi yang telah ditetapkan
              Kementerian Ketanagakerjaan. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021
              tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta
              Kerja.

              "Ini  segera  diluruskan  supaya  tidak  berkepanjangan,  karena  ditakutkan  nanti  ada  pihak
              pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, di sisi lain kita masih
              berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19," kata dia dalam pernyataanya,
              Minggu (19/12/2021).

              Oleh karena itu, pengusaha mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memberi kepastian dan
              klarifikasi mengenai kebijakan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta
              oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
              Mengingat,  Pemprof  DKI  Jakarta  telah  menyurati  Kementerian  Ketenagakerjaan  sebelum
              merevisi besaran kenaikan UMP. Surat tertanggal 22 November itu berisikan pernyataan bahwa
              formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan memerlukan
              perubahan.

              Dia  pun  mempertanyakan  apakah  surat  tersebut  telah  direspons  oleh  Kemnaker,  sehingga
              memungkinkan  diambilnya  keputusan  mengubah  persentase  kenaikan  upah.  Kementerian
              Ketenagakerjaan sendiri telah menetapkan 21 November 2021 sebagai batas penetapan UMP
              2022.

              "Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan karena
              merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan
              penetapan UMP," kata Sarman.
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun
              2022 menjadi Rp 4.641.854. Kata dia, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan sejumlah
              sentimen positif dari kajian yang ada.

              Yakni dengan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan berdasarkan laju
              ekonomi di Ibu Kota.

              "UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun
              2021," kata Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).

              Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengharapkan kenaikan UMP tersebut dapat
              digunakan oleh para pekerja untuk keperluan sehari-hari.

              Lanjut Anies, berdasarkan kajian Bank Indonesia proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
              tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.






                                                           124
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130