Page 128 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 128
Judul Anies Baswedan Revisi UMP DKI Jakarta 2022, Pengusaha Minta
Klarifikasi Menaker
Nama Media liputan6.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4790445/anies-baswedan-revisi-
ump-dki-jakarta-2022-pengusaha-minta-klarifikasi-menaker
Jurnalis Maulandy Rizky Bayu Kencana
Tanggal 2021-12-19 18:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang, mengaku sampai saat ini belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan
(SK) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI
tahun 2022. Tadinya, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik sebesar 0,85 persen. Tapi pasca diubah, batas
kenaikan upah minimum di Ibu Kota jadi naik 5,1 persen, atau kenaikannya sebesar Rp 225,667.
ANIES BASWEDAN REVISI UMP DKI JAKARTA 2022, PENGUSAHA MINTA
KLARIFIKASI MENAKER
Jakarta - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta,
Sarman Simanjorang, mengaku sampai saat ini belum menerima dan membaca salinan Surat
Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi
(UMP) DKI tahun 2022.
Tadinya, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik sebesar 0,85 persen. Tapi pasca diubah, batas kenaikan upah
minimum di Ibu Kota jadi naik 5,1 persen, atau kenaikannya sebesar Rp 225,667.
"Kami baru membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi
UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021,"
kata Sarman, Minggu (19/12/2021).
Untuk diketahui, penetapan awal UMP DKI Jakarta 2022 memang mendapat banyak penolakan
dari serikat pekerja. Mereka ramai melakukan demonstrasi di Balaikota Jakarta karena dianggap
terlalu kecil.
127
