Page 127 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 127

menjaga daya beli," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance
              (Indef) Tauhid Ahmad, Minggu (19/12/2021).
              DKI Jakarta sendiri menjadi segelintir provinsi yang menaikkan UMP di atas 3 persen untuk 2022.
              Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya mengumumkan rata-rata kenaikan UMP berkisar 1,09
              persen dengan mengacu pada formula penghitungan UMP terbaru.

              Tauhid  menjelaskan  kenaikan  UMP  yang  berisiko  di  bawah  tingkat  inflasi  dan  pertumbuhan
              ekonomi merupakan cerminan bergesernya perspektif penentuan upah minimum.

              Jika sebelumnya upah minimum dipandang sebagai instrumen menjaga daya beli pekerja dengan
              pengalaman 1 tahun dan sebagai penjamin kesinambungan pekerja, upah kini juga dipandang
              salah satu faktor pembentuk lapangan kerja.

              "Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan variabel angka pengangguran. Makin tinggi angka
              pengangguran  maka  kenaikan  upah  akan  makin  kecil.  Bisa  dikatakan  formula  penghitungan
              kenaikan upah minimum sekarang tidak dinamis mengikuti perkembangan ekonomi," katanya.

              Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merevisi
              kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta dari hanya 0,85 persen atau setara Rp37.749 menjadi 5,1 persen
              atau naik Rp225.667 daripada UMP saat ini.

              Perhitungan kenaikan tersebut mengacu pada variabel yang berbeda dengan aturan pengupahan
              turunan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
              Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP 2022 menggunakan variabel
              inflasi sebesar 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen. Dari
              kedua variabel itu, diperoleh 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP 2022.

              Sementara itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan terdapat
              10 data yang dipakai dalam formulasi penyesuaian upah minimum, baik pada tingkat provinsi
              maupun kabupaten/kota.

              Dalam  regulasi  pengupahan  terdahulu,  PP  No.  78/2015,  penyesuaian  upah  minimum  hanya
              menggunakan dua data berupa tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.































                                                           126
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132