Page 143 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 143
KEMENAKER SESALKAN REVISI KENAIKAN UMP DKI JAKARTA, ADA SANKSI?
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menyesalkan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yang merevisi besaran kenaikan UMP 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Kementerian
menyatakan bakal terus menjalankan ketentuan terbaru dalam penetapan UMP.
"Kami sangat menyesalkan dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
jika benar-benar ditetapkan perubahan kenaikan UMP ini," Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul
Fadhly Harahap, Minggu (19/12/2021).
Chairul mengatakan seluruh provinsi telah menetapkan UMP dengan formula yang mengacu
pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan. Sejauh ini hanya DKI Jakarta
yang melakukan perubahan setelah mengirimkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan.
"Kementerian Ketenagakerjaan tetap menjalankan amanat Undang-Undang No. 11/2020 tentang
Cipta Kerja yang mana turunannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang
Pengupahan, sehingga kita tetap harus mengacu itu," tambahnya.
Adapun mengenai kebijakan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan regulasi, Chairul
mengatakan Kemenaker menyerahkan mekanisme penindakan sesuai dengan Undang-Undang
No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Artinya ini menjadi urusan dari kementerian teknis terkait. Jadi mengalir saja bagaimana nanti
prosesnya ke depan," kata dia.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merevisi
kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta dari hanya 0,85 persen atau setara Rp37.749 menjadi 5,1 persen
atau naik Rp225.667 daripada UMP saat ini.
Perhitungan kenaikan tersebut mengacu pada variabel yang berbeda dengan aturan pengupahan
turunan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP 2022 menggunakan variabel
inflasi sebesar 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen. Dari
kedua variabel itu, diperoleh 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.
Sementara itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan terdapat
10 data yang dipakai dalam formulasi penyesuaian upah minimum, baik pada tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota. Dalam regulasi pengupahan terdahulu, PP No. 78/2015, penyesuaian
upah minimum hanya menggunakan dua data berupa tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Anies mengatakan Bank Indonesia telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia mencapai 4,7 persen pada 2022 dengan inflasi yang terkendali di kisaran 3 persen.
Institute For Development of Economics and Finance (Indef) juga memperkirakan pertumbuhan
ekonomi Indonesia 2022 sebesar 4,3 perseb.
"Dengan kenaikan Rp225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," kata Anies melalui siaran pers, Sabtu (18/12/2021).
142
