Page 201 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 201

Ringkasan

              Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  telah  melakukan
              reformasi regulasi di bidang ketenagakerjaan untuk memperkuat investasi di tanah air. Reformasi
              regulasi ini diharapkan dapat mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah
              Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam Investment Forum di Expo 2020 Dubai, Sekretaris Jenderal
              Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar 3 kelompok
              masyarakat, yakni masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan
              pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.



              KEMNAKER PROMOSIKAN REFORMASI REGULASI UNTUK PERKUAT INVESTASI

              Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  telah  melakukan
              reformasi regulasi di bidang ketenagakerjaan untuk memperkuat investasi di tanah air. Reformasi
              regulasi ini diharapkan dapat mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah
              Nasional (RPJMN) 2020-2024.

              Dalam  Investment  Forum  di  Expo  2020  Dubai,  Sekretaris  Jenderal  Kemnaker,  Anwar  Sanusi
              mengatakan,  reformasi  regulasi  ketenagakerjaan  menyasar  3  kelompok  masyarakat,  yakni
              masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan pekerja yang sudah
              diberhentikan atau ter-PHK.

              "Sehingga arah kebijakan reformasi regulasi ini tak hanya menyasar yang sudah bekerja. Namun
              regulasi yang kita buat juga mengakomodir masyarakat yang belum bekerja atau mereka yang
              mengalami pemutusan kerja," kata Anwar Sanusi melalui sambungan video, Sabtu (18/12/2021)
              waktu Dubai, Persatuan Emirat Arab.

              Dalam  membangun  reformasi  regulasi  bidang  ketenagakerjaan,  Anwar  Sanusi  menjelaskan
              Pemerintah Indonesia menekankan pada 6 poin kunci. Rinciannya, tenaga kerja asing (TKA),
              outsourcing  (alih  daya),  perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  jam  kerja,  upah  minimum  dan
              pesangon, serta jaminan kehilangan pekerjaan.

              Untuk  mempermudah  implementasi  reformasi  regulasi  tersebut,  pihaknya  telah  menyiapkan
              sistem  informasi  dan  layanan  ketenagakerjaan  bernama  SIAP  Kerja.  Sistem  ini  merupakan
              pengembangan dari aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan).

              "SIAP Kerja merupakan ekosistem digital yang menjadi wadah bagi segala jenis pelayanan dan
              kegiatan publik di bidang ketenagakerjaan," katanya.

              Kata Anwar Sanusi, SIAP Kerja dikembangkan untuk beberapa tujuan seperti teknologi digital di
              bidang ketenagakerjaan; inovasi pelayanan publik di era digital untuk memudahkan pemangku
              kepentingan; layanan yang saling terintegrasi dan real time dalam satu data; serta menerapkan
              single sign on (SSO) satu kali login untuk mengakses semua layanan.

              "Kami  berharap  berbagai  kemudahan  ini  mendorong  investasi  di  Indoensia  yang  dapat
              menciptakan lapangan kerja Indonesia. Sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan
              kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia," ujarnya.

              Pada forum yang sama, Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, M. Ali
              Hapsah memaparkan tentang SDM Unggul Indonesia Maju.






                                                           200
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206