Page 196 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 196
Judul Kemnaker diminta turun tangan terkait kenaikan UMP Jakarta menjadi
5,1%
Nama Media alinea.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.alinea.id/nasional/kemnaker-diminta-turun-tangan-terkait-
kenaikan-ump-jakarta-menjadi-5-1-b2cF298UR
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-19 14:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diminta untuk mengklarifikasi terkait kebijakan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2022 di Ibu Kota. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi
Indonesia (DPD HIPPI) Sarman Simanjorang menjelaskan, bahwa sebelumnya Anies telah
menyurati Menteri Ketenagakerjaan terkait formula penetapan UMP DKI 2022 yang tidak cocok
dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.
KEMNAKER DIMINTA TURUN TANGAN TERKAIT KENAIKAN UMP JAKARTA MENJADI
5,1%
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diminta untuk mengklarifikasi terkait kebijakan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2022 di Ibu Kota.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI)
Sarman Simanjorang menjelaskan, bahwa sebelumnya Anies telah menyurati Menteri
Ketenagakerjaan terkait formula penetapan UMP DKI 2022 yang tidak cocok dengan kondisi
Jakarta dan diminta untuk diubah.
Maka dari itu, para pengusaha mempertanyakan apakah pihak Kemnaker sudah menjawab Surat
tersebut, sehingga ada peluang untuk merevisi aturan yang telah ditetapkan.
"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah
yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan
UMP," ujar Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).
195
