Page 193 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 193
Oleh karena itu, pengusaha mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memberi kepastian dan
klarifikasi mengenai kebijakan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta
oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mengingat, Pemprof DKI Jakarta telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan sebelum
merevisi besaran kenaikan UMP. Surat tertanggal 22 November itu berisikan pernyataan bahwa
formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan memerlukan
perubahan.
Dia pun mempertanyakan apakah surat tersebut telah direspons oleh Kemnaker, sehingga
memungkinkan diambilnya keputusan mengubah persentase kenaikan upah. Kementerian
Ketenagakerjaan sendiri telah menetapkan 21 November 2021 sebagai batas penetapan UMP
2022.
"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan karena
merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan
penetapan UMP," kata Sarman.
Diketahui, dalam PP No. 36/2021, setidaknya terdapat 10 data yang dipakai dalam formula
penyesuaian upah, sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya memakai data inflasi dan
pertumbuhan ekonomi dalam angka revisi kenaikan UMP 2022.
"Kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Kemenaker agar meluruskan dan
memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan,"
katanya.
[azz].
192
