Page 192 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 192

Judul               Revisi UMP DKI Jakarta Jadi Rp4,6 Juta Dinilai Tak Tepat, Ini Alasannya

                Nama Media          merdeka.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022

                Halaman/URL         https://www.merdeka.com/uang/revisi-ump-dki-jakarta-jadi-rp46-juta-
                                    dinilai-tak-tepat-ini-alasannya.html

                Jurnalis            Dwi Aditya Putra
                Tanggal             2021-12-19 14:59:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk merevisi dan menaikkan upah minimum
              provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667. Dengan demikian, UMP DKI
              pada  2022  berdasarkan  revisi  tersebut  sebesar  Rp4.641.854.  Ketua  Umum  DPD  HIPPI  DKI
              Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, seharusnya perubahan penetapan UMP dilakukan di Ibu
              Kota  sesuai  dengan  regulasi  yang  telah  ditetapkan  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Yakni
              mengikuti formula penghitungan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan
              yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.



              REVISI UMP DKI JAKARTA JADI RP4,6 JUTA DINILAI TAK TEPAT, INI ALASANNYA

              Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk merevisi dan menaikkan upah minimum
              provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667. Dengan demikian, UMP DKI
              pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp4.641.854.

              Ketua  Umum  DPD  HIPPI  DKI  Jakarta,  Sarman  Simanjorang  menilai,  seharusnya  perubahan
              penetapan UMP dilakukan di Ibu Kota sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan Kementerian
              Ketenagakerjaan.  Yakni  mengikuti  formula  penghitungan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.
              36/2021  tentang  Pengupahan  yang  merupakan  turunan  dari  Undang-Undang  No.  11/2020
              tentang Cipta Kerja.

              "Ini  segera  diluruskan  supaya  tidak  berkepanjangan,  karena  ditakutkan  nanti  ada  pihak
              pengusaha yang menggugat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, di sisi lain kita masih
              berjuang  memulihkan  perekonomian  di  tengah  pandemi  Covid-19,"  kata  dia  dalam
              pernyataannya, Minggu (19/12).






                                                           191
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197