Page 194 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 194

Judul               UMP DKI Direvisi, Kadin: Pengusaha Bakal Mengacu Kenaikan
                                    Sebelumnya
                Nama Media          bisnis.com

                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20211219/12/1479314/ump-dki-
                                    direvisi-kadin-pengusaha-bakal-mengacu-kenaikan-sebelumnya

                Jurnalis            Iim Fathimah Timorria
                Tanggal             2021-12-19 14:58:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000

                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan mayoritas pelaku usaha di Ibu
              Kota bakal mengadopsi besaran penyesuaian upah minimum provinsi 2022 yang sebelumnya
              telah ditetapkan di angka 0,85 persen, alih-alih menggunakan angka revisi terbaru 5,1 persen.
              Revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta dinilai belum mengakomodasi
              kepentingan seluruh stakeholder terkait dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.



              UMP DKI DIREVISI, KADIN: PENGUSAHA BAKAL MENGACU KENAIKAN
              SEBELUMNYA

              JAKARTA  -  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)  Indonesia  memperkirakan  mayoritas  pelaku
              usaha di Ibu Kota bakal mengadopsi besaran penyesuaian upah minimum provinsi 2022 yang
              sebelumnya telah ditetapkan di angka 0,85 persen, alih-alih menggunakan angka revisi terbaru
              5,1 persen.

              Revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta dinilai belum mengakomodasi
              kepentingan seluruh stakeholder terkait dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

              "Pengusaha  akan  mengacu  pada  besaran  kenaikan  yang ditetapkan  di awal  karena  itu yang
              disepakati secara tripartit. Yang kami pantau ketetapan baru ini hanya masukan dari segelintir
              serikat pekerja," kata Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri
              (Kadin) Indonesia Adi Mahfudz, Minggu (19/12/2021).

              Adi menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi besaran kenaikan
              upah di luar kewajaran karena ditetapkan di luar batas waktu penetapan UMP. Kementerian
              Ketenagakerjaan sebelumnya menyatakan batas waktu penetapan UMP adalah 21 November
              2021.

                                                           193
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199