Page 197 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

Sarman mengaku, bahwa saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur
yang merevisi mengenai kenaikan UMP DKI 2022 dari 0,85% atau Rp37.749 menjadi 5,1% atau
naik Rp225.667.

"Kami hanya baru membaca pemberitaaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan
revisi UMP DKI Jakarta yang telah ditetapkan melalu SK Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021.
Kami baru sebatas mengetahui komunikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan
pemerintah pusat," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, bahwa dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/12), Anies menyatakan
keputusan ini mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Adapun salah satunya
kajiannya yakni kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia
mencapai 4,7% hingga 5,5% pada tahun 2022.

Anies berharap keputusan kenaikan UMP tersebut bisa menaikan daya beli masyarakat dan tidak
memberatkan para pengusaha.
Meski hal tersebut merupakan itikad baik Anies dalam memperjuangkan nasib warganya, namun
Sarman menilai putusan Anies tersebut tidak berdasarkan hukum dan regulasi. Di mana
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang menyebut bahwa
seluruh pemerintah provinsi di Indonesia harus menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.
Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya permasalahan UMP kepada Kemnaker untuk
meluruskan dan memastikan proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang ada.

Sementara itu, Sarman khawatir jika revisi UMP ini dilakukan Gubernur Anies akan digugat oleh
pihak pengusaha. Aksi saling gugat ini bisa jadi tidak produktif untuk pembangunan ekonomi. Di
sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak
pengusaha yang menggugat revisi UMP, maka ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita
masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi covid-19," tutupnya.

196