Page 195 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 195
"Kami mengimbau pelaku usaha untuk tidak terkecoh dengan statement upah dari Gubernur DKI
Jakarta karena ini di luar apa yang disepakati. Kiranya kita kembali dari penetapan yang pertama
di angka 0,85 persen karena penetapannya sudah jelas mengacu ke UU No. 11/2020 tentang
Cipta Kerja dan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan," paparnya.
Adi mengatakan pemakaian angka kenaikan UMP hasil revisi bisa berdampak buruk karena tidak
memberi kepastian usaha. Pelaku usaha, lanjutnya, bisa mengurangi pembelian modal produksi
untuk menunjang bisnis. Dia bahkan mengkhawatirkan risiko pemutusan hubungan kerja dan
penutupan bisnis karena ketidakmampuan pengusaha memenuhi kriteria upah di tengah
tantangan pandemi.
"PHK mungkin terjadi karena pengusaha tidak sanggup mengikuti ketentuan upah. Sampai awal
2022 perusahaan sudah ada proyeksi masing-masing jadi sulit mengacu pada dua ketetapan.
Pasti mengacu yang pertama," lanjutnya.
Adi juga berpendapat revisi kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta tidak akan berdampak signifikan
karena hanya menjangkau sekitar 0,1 persen usaha dengan klasifikasi besar dan menengah.
Sebagian besar usaha berskala mikro, kecil, dan menengah dia sebut belum memberi jaminan
upah dan perlindungan bagi pekerja.
194
