Page 190 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 190
Judul Tak Didukung Pebisnis, Langkah Anies Naikkan UMP Dinilai Selaras UU
Ciptaker
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211219/12/1479307/tak-didukung-
pebisnis-langkah-anies-naikkan-ump-dinilai-selaras-uu-ciptaker
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-12-19 15:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 dinilai tepat, meskipun mendapat respons negatif dari
kalangan pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel
Siregar menjelaskan ada 2 alasan mendasar yang melegitimasi keputusan tersebut.
TAK DIDUKUNG PEBISNIS, LANGKAH ANIES NAIKKAN UMP DINILAI SELARAS UU
CIPTAKER
JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 dinilai tepat, meskipun mendapat respons
negatif dari kalangan pelaku usaha.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan
ada 2 alasan mendasar yang melegitimasi keputusan tersebut.
Pertama, dalam ketentuan Pasal 88C ayat (1) UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan
Gubernur wajib menetapkan upah dan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP.
"Dengan kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan penetapan UMP 2022 di
DKI yang sebelumnya hanya naik 0,85 persen," ujar Timboel kepada wartawan, Minggu
(19/12/2021).
Apabila mengacu pada regulasi operasionalnya, PP No. 36/2021 tentang Pengupahan Pasal 26
ayat 2, penyesuaian upah nilai minimum ditetapkan di rentang nilai tertentu antara batas atas
(BA) dan batas bawah (BB) upah minimum wilayah yang bersangkutan.
189
