Page 205 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 205

Judul               UMP DKI Direvisi, Pengusaha Klarifikasi ke Kemenaker

                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022

                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20211219/12/1479293/ump-dki-
                                    direvisi-pengusaha-klarifikasi-ke-kemenaker

                Jurnalis            Iim Fathimah Timorria
                Tanggal             2021-12-19 13:30:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral  -  Sarman  Simanjorang  (Wakil  Ketua  Umum  Kadin  Indonesia  Bidang  Pengembangan
              Otonomi  Daerah)  Tentu  kami  dari  pelaku  usaha  meminta  klarifikasi  dari  Kementerian
              Ketenagakerjaan karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi
              yang berkaitan dengan penetapan UMP

              neutral  -  Sarman  Simanjorang  (Wakil  Ketua  Umum  Kadin  Indonesia  Bidang  Pengembangan
              Otonomi  Daerah)  Kami  menyerahkan  sepenuhnya  masalah  ini  kepada  Kemenaker  agar
              meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah
              ditetapkan



              Ringkasan
              Kalangan pengusaha meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi kepastian dan
              klarifikasi mengenai kebijakan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta
              oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyesuaian upah terbaru yang diumumkan Anies
              pada Sabtu (18/12/2021) tercatat tak mengikuti formula penghitungan yang tertuang dalam
              Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  36/2021  tentang  Pengupahan  yang  merupakan  turunan  dari
              Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.



              UMP DKI DIREVISI, PENGUSAHA KLARIFIKASI KE KEMENAKER

              JAKARTA  -  Kalangan  pengusaha  meminta  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  memberi
              kepastian dan klarifikasi mengenai kebijakan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022
              DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.



                                                           204
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210