Page 208 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 208
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menetapkan besaran UMP DKI Jakarta naik 0,8
persen atau Rp 37 ribu pada 2022 menjadi Rp 4.453.935,536. Pemprov DKI mengacu pada UU
Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
26 November 2021
Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan
memerintahkan pemerintah serta DPR memperbaiki UU ini dalam waktu 2 tahun. MK
memerintahkan untuk menangguhkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak
luas. Pemerintah tidak diperbolehkan aturan turunan yang berkaitan dengan UU tersebut.
29 November 2021
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan serikat buruh lainnya menggelar unjuk rasa di
Balai Kota mendesak Anies Baswedan membatalkan keputusannya tentang UMP DKI yang hanya
naik Rp 37 ribu. Buruh beralasan UU Cipta Kerja inkonstitusional sehingga tak punya kekuatan
hukum mengikat.
Di saat bersamaan, Anies mengatakan telah mengirim surat ke Kementerian Ketenagakerjaan
agar meninjau ulang formula penetapan UMP 2022 yang merujuk PP Nomor 36 tahun 2021
tentang pengupahan. Menurut Anies, aturan tersebut tidak memenuhi keadilan jika melihat
kondisi nyata di lapangan.
8 Desember 2021
Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Anies Baswedan menepati janjinya
soal revisi UMP 2022.
18 Desember 2021
Anies Baswedan merevisi keputusannya dan menetapkan UMP DKI 2022 naik 5,1 persen atau
Rp Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.
207
