Page 212 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 212
Sarman mengaku, saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan
(SK) Gubernur yang merevisi kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667
dari yang sebelumnya naik 0,85 persen atau Rp37.749 berdasarkan formula yang diatur dalam
PP Nomor 36 Tahun 2021.
Namun demikian, Sarman menghormati itikad baik Anies yang ingin memperjuangkan nasib
warganya. Tapi, putusan Anies juga harus berdasarkan hukum dan regulasi.
"Di sinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagaimana mampu mengawal
regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut
UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Untuk itu, Sarman menyerahkan sepenuhnya permasalahan UMP kepada Kemnaker untuk
meluruskan dan memastikan proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang ada.
"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak
pengusaha yang menggugat revisi UMP, maka ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita
masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi covid-19," tandasnya.
211
