Page 210 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

mohon semuanya bisa memahami, mengerti emang situasinya seperti sekarang ini, kita masih
menghadapi pandemi COVID," sebutnya.
Riza juga berharap persoalan UMP DKI ini bisa diselesaikan dalam sebuah dialog. Sebab, sekali
lagi, dia menekankan bahwa keputusan yang diambil untuk kepentingan semua pihak.

"Kami harapkan semua masalahnya bisa kita diskusikan, kita dialogkan, kita rumuskan, kita
putuskan bersama. Jadi yang diputuskan oleh Pemprov semata-mata untuk kepentingan semua
pihak," terang Riza.

Sebelumnya, para pengusaha berencana menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke
PTUN. Anies bakal digugat lantaran merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota
negara untuk 2022.

"Beberapa pengusaha juga akan membawa ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling
tidak mungkin ke ranah PTUN dalam hal ini," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang
Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz.

Dia menjelaskan pengusaha akan menuntut Anies ke PTUN dalam waktu dekat. Setidaknya ada
dua hal yang mendasari sikap dunia usaha. Pertama, keputusan Anies dinilai menyimpang dari
tatanan administrasi.

Lalu yang kedua, keputusan Anies merevisi UMP DKI Jakarta tidak berdasarkan kesepakatan
bersama. Dalam hal ini tidak melibatkan unsur pengusaha.
"Kedua juga tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi sebetulnya kesepakatan itu juga tidak
bisa serta-merta juga, kecuali juga mempedomani kepada regulasi yang ada. Jadi saya kira
bukan persoalannya naik maupun turunnya (UMP) ataupun berdasarkan pertumbuhan ekonomi
maupun inflasi itu sendiri, namun kiranya (keputusan Anies) juga sudah di luar regulasi yang
ada," sebutnya.

Adi menjelaskan pengusaha tetap mengacu pada kenaikan UMP DKI yang diumumkan pada akhir
November lalu yang naik 0,85% atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536.

209