Page 214 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 214
Ringkasan
Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi termasuk regulasi di bidang ketenagakerjaan.
Hal ini dilakukan utuk memperkuat investasi di Indonesia. Reformasi regulasi,juga diharapkan
mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
PERKUAT INVESTASI, PEMERINTAH PROMOSIKAN REFORMASI REGULASI
Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi termasuk regulasi di bidang ketenagakerjaan.
Hal ini dilakukan utuk memperkuat investasi di Indonesia. Reformasi regulasi,juga diharapkan
mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dalam Investment Forum di Expo 2020 Dubai, Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar 3
kelompok masyarakat. Yakni masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum
bekerja, dan pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.
"Sehingga arah kebijakan reformasi regulasi ini tak hanya menyasar yang sudah bekerja. Namun
regulasi yang kita buat juga mengakomodir masyarakat yang belum bekerja atau mereka yang
mengalami pemutusan kerja," kata Anwar Sanusi melalui keterangan yang diterima RRI, Minggu
(19/12/2021).
Dalam membangun reformasi regulasi bidang ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan,
Pemerintah Indonesia menekankan pada 6 poin kunci.
Yaitu tenaga kerja asing (TKA), outsourcing (alih daya), perjanjian kerja waktu tertentu, jam
kerja, upah minimum dan pesangon, serta jaminan kehilangan pekerjaan.
Untuk mempermudah implementasi reformasi regulasi tersebut, pihaknya telah menyiapkan
sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan bernama SIAP Kerja. Sistem ini merupakan
pengembangan dari aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan).
"SIAP Kerja merupakan ekosistem digital yang menjadi wadah bagi segala jenis pelayanan dan
kegiatan publik di bidang ketenagakerjaan," katanya.
Anwar Sanusi menambahkan, SIAP Kerja dikembangkan untuk beberapa tujuan seperti teknologi
digital di bidang ketenagakerjaan; inovasi pelayanan publik di era digital untuk memudahkan
pemangku kepentingan; layanan yang saling terintegrasi dan real time dalam satu data; serta
menerapkan single sign on (SSO) satu kali login untuk mengakses semua layanan.
"Kami berharap berbagai kemudahan ini mendorong investasi di Indoensia yang dapat
menciptakan lapangan kerja Indonesia. Sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan
kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia," ujarnya.
Pada forum yang sama, Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, M. Ali
Hapsah, memaparkan tentang SDM Unggul Indonesia Maju. Di hadapan tamu undangan dari
berbagai negara, Ali Hapsah mengatakan bahwa Indonesia akan memasuki puncak bonus
demografi yang menjadi modal besar untuk membangun perekonomian yang kuat.
Untuk mengoptimalkan bonus demografi tersebut, pemerintah menggencarkan pelatihan vokasi,
di mana saat ini Indonesia memilki 21 BLK Kemnaker, 284 BLK Pemda, 2.127 BLK Komunitas,
dan lebih dari 5.000 LPK swasta.
213
