Page 211 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 211

Judul               Anies Baswedan Naikkan UMP DKI Rp225 Ribu, Pengusaha Minta
                                    Kemenaker Klarifikasi
                Nama Media          askara.co

                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.askara.co/read/2021/12/19/24348/anies-baswedan-
                                    naikkan-ump-dki-rp225-ribu-pengusaha-minta-kemenaker-klarifikasi

                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-19 12:26:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000

                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Kalangan pengusaha meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklarifikasi kebijakan
              Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi
              (UMP) 2022 di ibu kota menjadi naik sebesar Rp225 ribu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah
              Himpunan  Pengusaha  Pribumi  Indonesia  (DPD  HIPPI),  Sarman  Simanjorang  mengatakan,
              sebelum  merevisi  UMP,  Anies  telah  bersurat  ke  Menteri  Ketenagakerjaan  dan  menyebutkan
              formula penetapan UMP DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.



              ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP DKI RP225 RIBU, PENGUSAHA MINTA
              KEMENAKER KLARIFIKASI

              ASKARA - Kalangan pengusaha meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklarifikasi
              kebijakan  Gubernur  DKI  Jakarta,  Anies  Baswedan  yang  merevisi  besaran  kenaikan  Upah
              Minimum Provinsi (UMP) 2022 di ibu kota menjadi naik sebesar Rp225 ribu.

              Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI),
              Sarman  Simanjorang  mengatakan,  sebelum  merevisi  UMP,  Anies  telah  bersurat  ke  Menteri
              Ketenagakerjaan  dan  menyebutkan  formula  penetapan  UMP  DKI  2022  tidak  cocok  dengan
              kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

              Lantaran itu, kalangan pengusaha mempertanyakan apakah pihak Kementerian Ketenagakerjaan
              sudah menjawab surat tersebut. Dengan demikian, tidak ada peluang untuk merevisi aturan
              yang telah ditetapkan.

              "Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah
              yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan
              UMP," kata Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).

                                                           210
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216