Page 206 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 206

Penyesuaian  upah  terbaru  yang  diumumkan  Anies  pada  Sabtu  (18/12/2021)  tercatat  tak
              mengikuti formula penghitungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021
              tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta
              Kerja.

              Kenaikan UMP 2022 yang mulanya ditetapkan di angka 0,85 persen berubah menjadi 5,1 persen
              ketika sejumlah serikat buruh melayangkan protes.

              Ketua  Umum  DPP  Himpunan  Pengusaha  Pribumi  Indonesia  (Hippi)  Sarman  Simanjorang
              mengatakan  Anies  telah  menyurati  Kementerian  Ketenagakerjaan  sebelum  merevisi  besaran
              kenaikan UMP. Surat tertanggal 22 November itu berisikan pernyataan bahwa formula penetapan
              UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan memerlukan perubahan.

              Sarman mempertanyakan apakah surat tersebut telah direspons oleh Menteri Ketenagakerjaan,
              sehingga  memungkinkan  diambilnya  keputusan  mengubah  persentase  kenaikan  upah.
              Kementerian  Ketenagakerjaan  sendiri  telah  menetapkan  21  November  2021  sebagai  batas
              penetapan UMP 2022.

              "Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan karena
              merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan
              penetapan UMP," kata Sarman ketika dihubungi, Minggu (19/12/2021).
              Meski  menghormati  iktikad  baik  Pemprov  DKI  Jakarta  yang  menampung  suara  warganya
              mengenai  upah,  Sarman  menilai  penetapan  UMP  tetap  harus  mengacu  pada  regulasi  yang
              berlaku.

              Dalam PP No. 36/2021, setidaknya terdapat 10 data yang dipakai dalam formula penyesuaian
              upah, sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya memakai data inflasi dan pertumbuhan ekonomi
              dalam angka revisi kenaikan UMP 2022.

              "Kami  menyerahkan  sepenuhnya  masalah  ini  kepada  Kemenaker  agar  meluruskan  dan
              memastikan  bahwa  proses  penetapan  UMP  sesuai  dengan  regulasi  yang  telah  ditetapkan,"
              katanya.

              Sarman  mengatakan  penyesuaian  UMP  2022  DKI  Jakarta  perlu  dipastikan  segera  agar  tak
              menimbulkan masalah berkepanjangan. Dia mengkhawatirkan bakal muncul gugatan dari dunia
              usaha yang justru bisa memengaruhi produktivitas.




























                                                           205
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211