Page 230 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 230

Judul               Alih-alih Jadi Pahlawan, Anies Malah Bakal Digugat Pengusaha Gegara
                                    Merevisi Kenaikan UMP
                Nama Media          bizlaw.id

                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://bizlaw.id/read/51399/Alih-alih-Jadi-Pahlawan-Anies-Malah-
                                    Bakal-Digugat-Pengusaha-Gegara-Merevisi-Kenaikan-UMP

                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-19 10:45:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000

                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) naik
              menjadi 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu. Namun alih-alih menjadi pahlawan, kebijakan Anies
              tersebut justru bakal digugat para pengusaha ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu
              diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz.


              ALIH-ALIH JADI PAHLAWAN, ANIES MALAH BAKAL DIGUGAT PENGUSAHA GEGARA
              MEREVISI KENAIKAN UMP

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) naik
              menjadi 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu. Namun alih-alih menjadi pahlawan, kebijakan Anies
              tersebut justru bakal digugat para pengusaha ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu
              diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz.

              "Beberapa pengusaha juga akan membawa ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling
              tidak mungkin ke ranah PTUN dalam hal ini," katanya.
              Dia menjelaskan pengusaha akan menuntut Anies ke PTUN dalam waktu dekat. Setidaknya, kata
              Adi Mahfudz seperti dikutip detikcom, ada dua hal yang mendasari sikap dunia usaha. Pertama,
              keputusan Anies dinilai menyimpang dari tatanan administrasi.

              “Memang itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, itu yang pertama," Kedua, keputusan Anies
              merevisi  UMP  DKI  Jakarta  tidak  berdasarkan  kesepakatan  bersama.  Dalam  hal  ini  tidak
              melibatkan unsur pengusaha.

              "Kedua juga tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi sebetulnya kesepakatan itu juga tidak
              bisa  serta-merta  juga,  kecuali  juga  mempedomani  kepada  regulasi  yang  ada.  Jadi  saya  kira


                                                           229
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235