Page 226 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 226

Judul               Pengusaha Tunggu Klarifikasi Kemenaker Soal Kenaikkan UMP Jakarta
                                    2022 hingga 5,1 Persen
                Nama Media          kompas.tv

                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.kompas.tv/article/243269/pengusaha-tunggu-klarifikasi-
                                    kemenaker-soal-kenaikkan-ump-jakarta-2022-hingga-5-1-persen

                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-19 11:00:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000

                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang
              mengatakan, pihaknya menunggu klarifikasi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, terkait revisi
              kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen.



              PENGUSAHA TUNGGU KLARIFIKASI KEMENAKER SOAL KENAIKKAN UMP JAKARTA
              2022 HINGGA 5,1 PERSEN

              Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang
              mengatakan, pihaknya menunggu klarifikasi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, terkait revisi
              kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen.
              "Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja karena merekalah
              yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan
              UMP," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).

              Ia mempertanyakan apakah perubahan kenaikkan UMP DKI Jakarta 2022 yang dilakukan oleh
              Gubernur Anies Baswedan sudah sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Sebab, UMP
              tidak hanya merupakan kepentingan buruh, namun juga menyangkut kepentingan pengusaha.

              "Kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar
              meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah
              ditetapkan," tegasnya.

              Menurutnya, Kemenaker harus berperan dalam mengawal regulasi yang ada guna memberikan
              kepastian hukum bagi dunia usaha.



                                                           225
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231