Page 221 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 221

Judul               Anies Revisi UMP, Pengusaha Mengaku Belum Menerima Salinan SK
                                    Gubernur soal Revisi UMP 2022
                Nama Media          tribunnews.com

                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/19/anies-revisi-ump-
                                    pengusaha-mengaku-belum-menerima-salinan-sk-gubernur-soal-revisi-
                                    ump-2022
                Jurnalis            Sanusi

                Tanggal             2021-12-19 11:04:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000

                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi

                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Kami baru hanya membaca
              pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022
              yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021
              neutral  -  Sarman  Simanjorang  (Ketua  Umum  DPD  HIPPI  DKI  Jakarta)  Nah  yang  menjadi
              pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut? Sehingga
              ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha
              meminta  klarifikasi  dari  Menteri  Tenaga  Kerja,  karena  merekalah  yang  bertanggung  jawab
              menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

              negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Namun demikian semua
              ada dasar hukum dan regulasinya

              neutral  -  Sarman  Simanjorang  (Ketua  Umum  DPD  HIPPI  DKI  Jakarta)  Kami  memandang
              Pemerintah itu satu, untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Pemerintah
              dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai
              dengan regulasi yang telah ditetapkan














                                                           220
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226