Page 224 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 224

Ringkasan

              Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi  termasuk regulasi di bidang ketenagakerjaan
              untuk  memperkuat  investasi  di  Indonesia.  Reformasi  regulasi  juga  diharapkan  mendorong
              pencapaian  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024.  Dalam
              Investment  Forum  di  Expo  2020  Dubai,  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Ketenagakerjaan,
              Anwar Sanusi, mengatakan bahwa reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar 3 kelompok
              masyarakat. Yakni masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan
              pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.



              PERKUAT INVESTASI, KEMNAKER PROMOSIKAN REFORMASI REGULASI

              Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi  termasuk regulasi di bidang ketenagakerjaan
              untuk  memperkuat  investasi  di  Indonesia.  Reformasi  regulasi  juga  diharapkan  mendorong
              pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

              Dalam  Investment  Forum  di  Expo  2020  Dubai,  Sekretaris  Jenderal  Kementerian
              Ketenagakerjaan,  Anwar  Sanusi,  mengatakan  bahwa  reformasi  regulasi  ketenagakerjaan
              menyasar 3 kelompok masyarakat. Yakni masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang
              belum bekerja, dan pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.

              "Sehingga arah kebijakan reformasi regulasi ini tak hanya menyasar yang sudah bekerja. Namun
              regulasi yang kita buat juga mengakomodir masyarakat yang belum bekerja atau mereka yang
              mengalami pemutusan kerja," kata Anwar melalui sambungan video, Sabtu (18/12/2021) waktu
              Dubai, Persatuan Emirat Arab.

              Dalam  membangun  reformasi  regulasi  bidang  ketenagakerjaan,  Anwar  menjelaskan  bahwa
              Pemerintah  Indonesia  menekankan  pada  6  poin  kunci.  Yaitu  tenaga kerja  asing  (TKA),  (alih
              daya), perjanjian kerja waktu tertentu, jam kerja, upah minimum dan pesangon, serta jaminan
              kehilangan pekerjaan.

              Untuk  mempermudah  implementasi  reformasi  regulasi  tersebut,  pihaknya  telah  menyiapkan
              sistem  informasi  dan  layanan  ketenagakerjaan  bernama  SIAP  Kerja.  Sistem  ini  merupakan
              pengembangan dari aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan).

              "SIAP Kerja merupakan ekosistem digital yang menjadi wadah bagi segala jenis pelayanan dan
              kegiatan publik di bidang ketenagakerjaan," ujar Anwar.

              Anwar menambahkan, SIAP Kerja dikembangkan untuk beberapa tujuan seperti teknologi digital
              di bidang ketenagakerjaan; inovasi pelayanan publik di era digital untuk memudahkan pemangku
              kepentingan; layanan yang saling terintegrasi dan dalam satu data; serta menerapkan (SSO)
              satu kali login untuk mengakses semua layanan.

              "Kami  berharap  berbagai  kemudahan  ini  mendorong  investasi  di  Indonesia  yang  dapat
              menciptakan lapangan kerja Indonesia. Sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan
              kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia," terang Anwar.

              Pada forum yang sama, Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, M. Ali
              Hapsah, memaparkan tentang SDM Unggul Indonesia Maju. Di hadapan tamu undangan dari
              berbagai  negara,  Ali  Hapsah  mengatakan  bahwa  Indonesia  akan  memasuki  puncak  bonus
              demografi yang menjadi modal besar untuk membangun perekonomian yang kuat.





                                                           223
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229