Page 24 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 24

Judul               Buntut Revisi UMP DKI Jakarta 2022, Ditolak Pengusaha dan Rencana
                                    Tempuh Jalur Hukum
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/20/06580011/buntut-
                                    revisi-ump-dki-jakarta-2022-ditolak-pengusaha-dan-rencana-tempuh
                Jurnalis            Muhammad Naufal
                Tanggal             2021-12-20 06:58:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif

              Ringkasan

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta merespons adanya revisi upah minimum
              provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Apindo DKI Jakarta menolak adanya revisi UMP itu.
              Mereka pun hendak menempuh jalur hukum jika revisi itu memang dilakukan.



              BUNTUT REVISI UMP DKI JAKARTA 2022, DITOLAK PENGUSAHA DAN RENCANA
              TEMPUH JALUR HUKUM
              JAKARTA, - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta merespons adanya revisi upah
              minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. UMP tersebut kini menjadi Rp 4.641.854, dari
              yang sebelumnya Rp 4.416.186. Apindo DKI Jakarta menolak adanya revisi UMP itu. Mereka pun
              hendak menempuh jalur hukum jika revisi itu memang dilakukan.
              Apindo DKI Jakarta menyayangkan adanya revisi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022. Wakil
              Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengaku pihaknya tak bisa memahami mengapa SK
              Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 soal UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi.

              "Apabila (revisi UMP) dilakukan oleh Pak Anies, maka ini sangat melanggar atau sangat tidak
              sesuai  ketentuan  sebagaimana  diatur  oleh  PP  Nomor  36  2021,"  tutur  Nurjaman  pada
              Kompas.com, Minggu (19/12/2021).

              "Yang mana PP tersebut merupakan turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Kami
              sangat menyayangkan sekali," sambung dia.

              Dia  berharap  bahwa  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  membatalkan  revisi  SK  Gubernur  DKI
              Jakarta Nomor 1395.

              "Saya  sampaikan  kepada  pemerintah,  kami  berharap  agar  mengurungkan  niatnya  atau
              membatalkan,  mencabut,  atas  rencana  revisi  perubahan  SK  Gubernur  Nomor  1395,"  tutur
              Nurjaman.





                                                           23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29