Page 26 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 26

Judul               UMP DKI Jakarta 2022 Direvisi, Ini Perbedaannya dengan Aturan
                                    Sebelumnya
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20211220/12/1479453/ump-dki-
                                    jakarta-2022-direvisi-ini-perbedaannya-dengan-aturan-sebelumnya
                Jurnalis            Iim Fathimah Timorria
                Tanggal             2021-12-20 06:54:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif

              Narasumber

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kami sangat menyesalkan
              dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika benar-benar ditetapkan
              perubahan kenaikan UMP ini



              Ringkasan

              Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  yang  merevisi  besaran  kenaikan  upah
              minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen menuai polemik tersendiri di
              tengah pandemi.



              UMP DKI JAKARTA 2022 DIREVISI, INI PERBEDAANNYA DENGAN ATURAN
              SEBELUMNYA
              JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan
              upah  minimum  provinsi  (UMP)  2022  dari  0,85  persen  menjadi  5,1  persen  menuai  polemik
              tersendiri di tengah pandemi.

              Berdasarkan  formula  terbaru,  UMP  2022  DKI  Jakarta  tercatat  naik  Rp225.667  menjadi
              Rp4.641.854.  Perhitungan  kenaikan  tersebut  mengacu  pada  variabel  yang  berbeda  dengan
              aturan pengupahan turunan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

              "Kami sangat menyesalkan dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
              jika benar-benar ditetapkan perubahan kenaikan UMP ini," Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul
              Fadhly Harahap, Minggu (19/12/2021).

              Jika  merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  36/2021  tentang  Pengupahan,  kenaikan  upah
              minimum mengacu pada 10 data, antara lain rata-rata jumlah anggota rumah tangga, rata-rata
              jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, pertumbuhan ekonomi, inflasi, konsumsi rata-rata
              per kapita. Variabel-variabel tersebut dihitung berdasarkan nilai rata-rata tiga tahun terakhir.


                                                           25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31