Page 30 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 30
Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta Nurjaman mengatakan kebijakan Anies itu telah menyalahi
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kami kalau aturannya ada, mau gede kecil itu enggak ada masalah, asal sesuai regulasi yang
ada, kan kita sudah punya regulasi. Sementara, kami pengusaha tidak boleh melanggar aturan,
tapi Pak Gubernur melanggar aturan," kata Nurjaman.
"Ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UMP itu harus
dikeluarkan pada 21 November 2021. Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub 1395, tiba-tiba
sekarang revisi. Apakah yang lama salah? Kalau ada salah ya kami setuju direvisi, tapi kalau
tidak ada salah kenapa mesti direvisi," terang dia menambahkan.
29
